JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai merumuskan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) guna menciptakan sistem pelayanan pertanahan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika wilayah di Indonesia.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia yang digelar secara daring pada Senin (11/05/2026).

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, mengatakan transformasi organisasi diarahkan pada pendekatan berbasis kewilayahan agar pelayanan publik di sektor pertanahan dapat berjalan lebih optimal.

“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih berupaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy.

Saat ini, struktur organisasi di Kantor Pertanahan masih menggunakan pendekatan tematik berdasarkan fungsi teknis layanan. Struktur tersebut mencakup berbagai seksi seperti Seksi Survei dan Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran, Penataan dan Pemberdayaan, Pengadaan Tanah dan Pengembangan, hingga Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Namun, menurut Wamen Ossy, tantangan di lapangan sering kali muncul berdasarkan karakteristik wilayah tertentu, bukan hanya persoalan teknis sektoral. Karena itu, pendekatan kewilayahan dinilai penting untuk memperkuat pemahaman terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh.

“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi konflik dan sebagainya. Saat ini OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelasnya.

Dalam tahap awal transformasi ini, Wamen Ossy meminta seluruh jajaran melakukan kajian secara matang agar perubahan struktur organisasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan responsif.

Ia juga memaparkan sejumlah manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan OTK berbasis wilayah, di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis digital dan spasial.

“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi dianggap sebagai penanganan sektoral, tetapi harus menyeluruh. Semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya pembagian tugas dan fungsi yang jelas hingga tingkat daerah agar transformasi pelayanan dapat berjalan efektif.

Menurutnya, koordinasi antarbagian serta rantai komando yang terstruktur menjadi faktor penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya pelayanan publik kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” pungkas Dalu Agung Darmawan.