Jejak Hukum Nusantara

Dugaan adanya campur tangan pihak keluarga kepala daerah dalam pelaksanaan sejumlah pekerjaan konstruksi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali menjadi sorotan.

Yeni Rosbayani Asri adalah tokoh kunci dalam pelaksanaan semua pekerjaan baik berupa Tender maupun penunjukan secara langsung.

Pengaduan ini telah sampai di tangan LAKRI Maluku juga KPK RI. ” kami sudah menerima laporan dari masyarakat dan kasus ini menjadi tanggungjawab pengamatan kami ” ujar salah satu perwakilan KPK indonesia timur lewat via teleponya. 

disisi lain LAKRI Maluku sementara mempelajari laporan tersebut guna penindakan lanjutan dan tetap mengawal laporan tersebut. Ketua LAKRI Maluku Hasan Ilehelu setelah dikonfirmasi menyebutkan LAKRI Maluku pasang badan untuk penegakan hukum bagi masyarakat SBB secara langsung. 

Dilain piha ,Informasi yang berkembang di kalangan pelaku usaha jasa konstruksi menyebutkan adanya dugaan keterlibatan orang dekat keluarga Bupati SBB dalam menentukan atau mengarahkan sejumlah pekerjaan proyek pemerintah daerah. Bahkan, muncul tudingan bahwa pekerjaan kontraktor tertentu diduga berada dalam pengaruh pihak yang memiliki kedekatan dengan Bupati.

Isu tersebut menjadi perhatian karena proses pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya dilaksanakan secara transparan, kompetitif, profesional, serta memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh penyedia yang memenuhi persyaratan.

Sebelumnya, pemberitaan media lokal juga pernah mengangkat dugaan keterlibatan keluarga Bupati SBB dalam pengaturan sejumlah proyek DAK. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan adanya dugaan pengaturan beberapa paket pekerjaan, termasuk proyek air bersih dan pekerjaan pada Dinas Kesehatan. Namun, dugaan tersebut tetap membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.

Sejumlah kontraktor berharap Pemerintah Kabupaten SBB dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penentuan penyedia jasa dan memastikan seluruh proses tender maupun pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan.

Jika benar terdapat pihak di luar struktur pemerintahan yang ikut mengarahkan pekerjaan pemerintah, hal tersebut patut menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan pertanyaan mengenai independensi proses pengadaan serta potensi konflik kepentingan.

Karena itu, aparat pengawas internal pemerintah, aparat penegak hukum, maupun lembaga terkait diharapkan dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan dan bukti yang cukup.

Konfirmasi Bupati dan Istri

Hingga berita ini disusun, tudingan bahwa istri Bupati SBB menguasai atau mengatur pekerjaan kontraktor belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. Konfirmasi dari Bupati SBB, istrinya, pihak LPSE, Dinas PUPR, serta kontraktor yang disebut masih diperlukan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang.

Media juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau memiliki informasi berbeda terkait dugaan tersebut.

Publik kini menunggu transparansi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proyek di Kabupaten Seram Bagian Barat benar-benar diberikan berdasarkan aturan, kompetensi, dan hasil proses pengadaan yang sah, bukan karena kedekatan dengan kekuasaan.

jejakhukumnusantara.com.id