Jejak Hukum Nusantara@.Com.Maluku.

AMBON — Pelantikan pejabat di lingkungan Politeknik Negeri Ambon (Polnam) kembali menyisakan pertanyaan. Di tengah struktur kepemimpinan baru Polnam di bawah Direktur Marceau Armstrong Filex Haurissa, S.T., M.Eng., publik justru mempertanyakan sebuah prosesi pelantikan yang disebut-sebut berlangsung tanpa kehadiran sang Direktur.

Pertanyaannya sederhana, tetapi substansinya tidak sederhana,

Mengapa Direktur Polnam tidak hadir dalam momentum pelantikan pejabat di institusi yang dipimpinnya.?

Apakah ketidakhadiran tersebut semata-mata karena alasan kedinasan.? Apakah terdapat kondisi tertentu yang membuat pimpinan tidak dapat menjalankan agenda secara langsung.? Ataukah terdapat dinamika internal yang belum diketahui publik.?

Pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka, sebab kepemimpinan perguruan tinggi negeri bukan hanya menyangkut jabatan administratif, tetapi juga menyangkut kemampuan seorang pimpinan memastikan roda organisasi berjalan secara efektif.

Di lingkungan internal Polnam, bahkan mulai muncul suara yang mempertanyakan efektivitas pola kepemimpinan apabila pimpinan tidak dapat hadir secara langsung dalam sejumlah agenda strategis institusi.

Salah seorang staf yang meminta identitasnya tidak disebutkan menyampaikan pandangan kritis mengenai persoalan tersebut. Menurutnya, Polnam membutuhkan figur pimpinan yang mampu hadir, berinteraksi langsung dengan sivitas akademika, mengambil keputusan, serta memastikan kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif.

“Kami membutuhkan pemimpin yang tetap eksis dan mampu memimpin secara langsung di lapangan. Bukan hanya mengandalkan keterwakilan, karena dalam kondisi tertentu keterwakilan justru dapat menunjukkan lemahnya peran pengganti dalam menjalankan fungsi kepemimpinan di Polnam,” ujar staf tersebut.

Ia menegaskan bahwa kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menyerang persoalan pribadi Direktur, melainkan menyangkut efektivitas kepemimpinan institusi.

Menurutnya, persoalan kesehatan pribadi seseorang merupakan ranah yang harus dihormati. Namun, ketika kondisi apa pun berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas publik, maka yang perlu dipastikan adalah bagaimana institusi menjamin fungsi kepemimpinan tetap berjalan optimal sesuai aturan.

Publik tidak sedang meminta seseorang mempertanggungjawabkan kondisi pribadinya. Publik membutuhkan kepastian bahwa seorang Direktur perguruan tinggi negeri dapat menjalankan mandat kepemimpinannya secara efektif dan bahwa setiap bentuk pelimpahan atau keterwakilan kewenangan memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas.

Sebab, keterwakilan bukanlah persoalan sederhana.

Ada batas antara delegasi kewenangan yang sah dengan situasi ketika keberadaan pimpinan secara faktual semakin jarang terlihat dalam menjalankan fungsi kepemimpinan langsung.

Jika terlalu sering terjadi, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar “siapa yang hadir ”, tetapi “siapa yang sesungguhnya memimpin ”

Pertanyaan tersebut tentu harus dijawab berdasarkan fakta, dokumen, aturan, dan mekanisme resmi yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi negeri.

Polnam membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga efektif secara institusional.

Kampus tidak boleh kehilangan arah hanya karena persoalan komunikasi, koordinasi, atau keterbatasan kehadiran pimpinan.

Sebaliknya, sistem harus mampu memastikan seluruh unit bekerja dalam satu garis komando yang jelas.

Karena itu, manajemen Polnam penting memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelantikan pejabat yang dipersoalkan tersebut, siapa yang melantik, atas dasar kewenangan apa, apakah terdapat mandat atau pelimpahan resmi, dan bagaimana posisi Direktur dalam keseluruhan proses tersebut.

Jangan biarkan ruang kosong informasi diisi oleh spekulasi.

Jika semua telah sesuai ketentuan, publik tentu akan menerima penjelasan tersebut.

Namun jika terdapat persoalan tata kelola, maka justru momentum inilah yang seharusnya digunakan untuk melakukan evaluasi secara terbuka.

Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan kepentingan pribadi seorang pejabat.

Yang dipertaruhkan adalah wibawa Polnam sebagai institusi pendidikan tinggi negeri.

Polnam membutuhkan pemimpin yang mampu memastikan kebijakan berjalan, persoalan internal segera ditangani, sivitas akademika mendapatkan kepastian, dan seluruh pejabat bekerja dalam satu sistem yang kuat.

Masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang hadir, bekerja, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab.

Maka pertanyaan itu tetap menggema,

Pelantikan pejabat Polnam tanpa kehadiran Direktur Marceau Haurissa, ada apa.?

Kini pihak Polnam memiliki ruang untuk menjawab secara terbuka.

Publik menunggu penjelasan, bukan spekulasi, bukan pula saling klaim. Melainkan kepastian berdasarkan aturan dan fakta. (JHN).