LABUAN BAJO — Empat hari setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), duka dan kepanikan masih menyelimuti sejumlah wilayah terdampak. Di tengah ancaman gempa susulan dan sulitnya akses menuju lokasi pengungsian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak menyisir titik-titik terdampak untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari turun langsung melakukan asesmen di Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (19/8). Dua lokasi menjadi sasaran penyisiran, yakni Dusun Coal di Desa Coal dan Dusun Dahang di Desa Pangga.

Data sementara menunjukkan dampak gempa cukup serius. Sebanyak 148 rumah warga mengalami kerusakan, terdiri dari 101 rumah rusak berat, 12 rusak sedang, dan 35 rusak ringan.

Tragedi tersebut juga menelan korban jiwa. Satu warga dilaporkan meninggal dunia akibat bencana tersebut.

Situasi semakin memprihatinkan karena ribuan warga harus meninggalkan rumah mereka. Di Desa Coal tercatat 1.108 orang mengungsi, sementara di Desa Pangga lebih dari 20 keluarga memilih mengungsi secara mandiri karena kondisi rumah dan rasa takut terhadap gempa susulan.

Ironisnya, saat berada di lokasi, BNPB menerima informasi bahwa masyarakat di wilayah tersebut belum sepenuhnya mendapatkan bantuan pascagempa.

Abdul Muhari mengatakan pihaknya langsung mendatangi lokasi untuk melihat kondisi warga sekaligus memastikan bantuan pemerintah dapat disalurkan.

“Kami saat ini langsung ke lokasi dan melihat langsung kondisi masyarakat. Dari laporan camat tadi sudah ada bantuan pangan dan tentu saja ini akan terus kita tindak lanjuti,” ujar Abdul Muhari.

BNPB juga memastikan bantuan Presiden menjadi perhatian khusus agar dapat diterima langsung oleh masyarakat terdampak.

Jarak menjadi salah satu persoalan besar. Dari Labuan Bajo menuju lokasi dibutuhkan waktu sekitar 3,5 jam dengan kondisi akses jalan yang cukup sulit. Kondisi geografis tersebut membuat distribusi bantuan menjadi tantangan tersendiri.

Namun, persoalan bukan hanya soal logistik. BNPB menemukan warga yang memilih mengungsi mandiri karena trauma dan masih dihantui ketakutan terhadap gempa susulan.

“Banyak anak-anak, banyak ibu-ibu, banyak lansia juga,” kata Abdul Muhari.

Karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut mempercepat pendataan kerusakan bangunan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi selama mereka belum berani kembali ke rumah.

BNPB bersama BPBD kabupaten terdampak terus mendistribusikan bantuan logistik. Pos pendukung logistik untuk wilayah NTT dipusatkan di Labuan Bajo dan Maumere.

Di balik angka kerusakan dan jumlah pengungsi, ada ribuan warga yang kini hidup dalam ketidakpastian. Rumah yang rusak, akses yang sulit, trauma, serta ancaman gempa susulan membuat proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Pemerintah pun dituntut hadir bukan sekadar dengan pendataan, tetapi memastikan setiap korban yang berada di pelosok tidak luput dari bantuan dan perhatian negara. (BM)