JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM, Banjarbaru – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya menghadirkan layanan pertanahan yang cepat, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan publik harus dimulai dari proses pelayanan di loket Kantor Pertanahan (Kantah), termasuk dalam pelaksanaan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).

Hal itu disampaikan Wamen Ossy saat meninjau langsung pelaksanaan PELATARAN di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Sabtu (30/05/2026).

“Yang harus kita hindari, masyarakat menunggu terlalu lama di loket apabila terjadi kepadatan antrean. Ini menjadi perhatian para manajer loket. Jika terlihat adanya penumpukan antrean, harus ada langkah antisipasi dan solusi yang segera dilakukan,” ujar Ossy Dermawan.

Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy memantau langsung proses pelayanan yang berlangsung pada akhir pekan. Ia berdialog dengan petugas layanan serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat tanpa mengabaikan ketelitian dan kepastian hukum.

Menurutnya, pelayanan pertanahan yang ideal adalah pelayanan yang mampu memberikan kepastian kepada masyarakat dengan proses yang efisien, akurat, dan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain meninjau layanan PELATARAN, Wamen Ossy juga menyoroti upaya percepatan penyelesaian berkas pertanahan yang telah dijalankan Kementerian ATR/BPN sejak kuartal IV tahun 2025. Program tersebut terus dipantau secara berkala oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, melalui rapat pimpinan yang rutin digelar.

Ia mengungkapkan bahwa berbagai kantor pertanahan di sejumlah provinsi telah menunjukkan tren positif dalam penyelesaian berkas yang sebelumnya menumpuk. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa upaya perbaikan pelayanan harus terus dilanjutkan agar kualitas layanan semakin meningkat.

“Dari Oktober 2025 kami berusaha menyelesaikan berkas dan akhirnya bisa ditekan. Untuk saat ini kami terus menyelesaikan berkas yang ada, bekerja secara teliti dan akurat karena kami tahu jika satu BPN dianggap buruk, maka semua akan dinilai buruk. Karena itu kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Ossy.

Menurutnya, keberhasilan menekan jumlah tunggakan berkas bukan berarti pekerjaan telah selesai. Masih terdapat berbagai aspek pelayanan yang perlu dibenahi secara berkelanjutan melalui kerja sama seluruh jajaran ATR/BPN, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Hal ini terus diupayakan oleh Pak Menteri di tingkat pusat, Kepala Kantor Wilayah di tingkat provinsi, hingga Kepala Kantah di tingkat kabupaten dan kota, agar mampu menghadirkan pelayanan yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati, penuh empati, namun tetap profesional,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan langsung dua sertipikat kepada warga Kota Banjarbaru yang memanfaatkan layanan PELATARAN pada Sabtu pagi.

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Budi Kristiyana, Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin, Tenaga Ahli Menteri Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Hendri Teja, serta Kepala Kantah Kota Banjarbaru Ahmad Suhaimi.

Melalui program PELATARAN, Kementerian ATR/BPN berharap akses layanan pertanahan semakin dekat dengan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (*/Krisye)