JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM — Pemerintah resmi memberlakukan aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mulai Sabtu, 28 Maret 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas, yang dirancang untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang kian kompleks.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa aturan ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan langkah strategis dalam menjaga masa depan generasi muda Indonesia dari berbagai risiko digital, mulai dari paparan konten negatif hingga eksploitasi daring.

“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi aturan yang berlaku,” tegas Meutya dalam konferensi pers, Jumat malam (27/3/2026).

Dalam regulasi tersebut, penyelenggara sistem elektronik (PSE), termasuk platform media sosial global, diwajibkan menerapkan sistem verifikasi usia yang lebih ketat. Selain itu, mereka juga harus menyediakan mekanisme perlindungan khusus bagi pengguna anak, seperti pembatasan akses konten tertentu, pengaturan waktu penggunaan, hingga fitur kontrol orang tua.

Meutya menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari mandat kedaulatan digital yang telah dicanangkan pemerintah sejak satu tahun lalu. Sejak 28 Maret 2025, pemerintah telah memberikan masa transisi penuh kepada seluruh PSE untuk melakukan penyesuaian teknis dan kebijakan internal.

“Indonesia akan mengimplementasikan PP Tunas mulai 28 Maret 2026. Pemerintah telah memberikan masa transisi satu tahun penuh bagi para penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pembenahan,” jelasnya.

Implementasi aturan ini, lanjut Meutya, akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan evaluasi tingkat kepatuhan dari masing-masing platform. Pemerintah juga menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan digital yang tidak mematuhi ketentuan, mulai dari peringatan administratif hingga pembatasan akses layanan di Indonesia.

Kebijakan ini lahir di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap dampak negatif penggunaan media sosial pada anak dan remaja. Sejumlah studi menunjukkan adanya korelasi antara penggunaan media sosial berlebihan dengan gangguan kesehatan mental, penurunan konsentrasi belajar, serta meningkatnya risiko perundungan siber.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bertujuan membatasi akses anak terhadap teknologi secara keseluruhan, melainkan memastikan penggunaan yang lebih aman, sehat, dan terkontrol.

“Anak-anak di Indonesia memiliki nilai yang sama dengan anak-anak di negara mana pun. Karena itu, prinsip perlindungan harus berlaku universal tanpa diskriminasi,” tegas Meutya.

Pemerintah juga mendorong peran aktif orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam mengawasi serta membimbing anak dalam menggunakan teknologi digital. Edukasi literasi digital dinilai menjadi kunci agar anak tidak hanya terlindungi, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara produktif.

Dengan diberlakukannya PP Tunas, Indonesia menempatkan diri sebagai salah satu negara yang mengambil langkah tegas dalam mengatur ruang digital demi perlindungan anak. Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat luas. (Engko)