JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM, JAKARTA – Di tengah tuntutan publik akan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, dan berintegritas, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, melontarkan pesan yang tegas kepada para Pejabat Administrator. Menurutnya, masa depan transformasi Kementerian ATR/BPN tidak akan ditentukan oleh slogan ataupun dokumen perencanaan, melainkan oleh keberanian para pemimpin di lapangan dalam menggerakkan perubahan nyata.

Pesan itu disampaikan Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2026 pada Senin (27/07/2026). Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa seorang administrator tidak boleh sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi harus tampil sebagai motor penggerak perubahan.

“Administrator bukanlah manajer rutinitas. Administrator harus menjadi arsitek perubahan di unit-unit kerja yang ada. Kalau administrator tidak bergerak, perubahan hanya akan berhenti di atas kertas. Namun, ketika administrator bergerak, perubahan akan terasa hingga loket pelayanan BPN yang paling depan,” tegas Ossy.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa transformasi birokrasi tidak cukup dilakukan melalui kebijakan di tingkat pusat. Perubahan harus hadir hingga ke garis terdepan pelayanan, tempat masyarakat berhadapan langsung dengan negara dalam mengurus hak atas tanah dan urusan tata ruang.

Dalam materi bertajuk “Memimpin Perubahan, Membangun Institusi yang Dipercaya, Melayani dengan Hati, dan Mempersiapkan Masa Depan Indonesia,” Wamen Ossy mengingatkan bahwa seluruh agenda reformasi di lingkungan ATR/BPN pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dipercaya masyarakat.

Ia menekankan bahwa membangun kepercayaan publik bukanlah pekerjaan yang selesai dalam semalam. Sebaliknya, kepercayaan dibentuk melalui jutaan pelayanan yang diberikan setiap hari, mulai dari kantor pusat hingga kantor pertanahan di daerah.

“Kita sedang membangun sebuah institusi yang semakin dipercaya masyarakat melalui pelayanan yang semakin mudah, organisasi yang semakin adaptif, dan integritas yang semakin kuat,” ujarnya.

Namun, menurut Ossy, keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada modernisasi sistem maupun pemanfaatan teknologi. Faktor yang paling menentukan adalah kualitas sumber daya manusia yang memiliki pola pikir terbuka, mampu beradaptasi, dan berani melakukan inovasi.

Ia juga mengingatkan bahwa satu pelayanan yang buruk dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, setiap Pejabat Administrator dituntut menjadi agen perubahan yang menghadirkan budaya kerja profesional, adaptif, dan berintegritas di lingkungan kerjanya masing-masing.

Di akhir arahannya, Wamen Ossy menyampaikan optimisme bahwa apabila seluruh peserta PKA kembali ke unit kerja dengan semangat membawa perubahan, maka transformasi Kementerian ATR/BPN tidak lagi sekadar menjadi program birokrasi. Lebih dari itu, transformasi akan menjelma menjadi gerakan nasional untuk memperkuat kepastian hukum pertanahan dan tata ruang, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya birokrasi modern yang mampu mendukung Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. (tim)