JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM — Suasana politik nasional mendadak memanas setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tajam yang menggetarkan. Dalam sebuah diskusi di Hambalang, Bogor, Prabowo tidak hanya bicara soal penegakan hukum, ia membuka tabir persoalan internal negara yang selama ini tersembunyi: perlawanan dari dalam, “deep state”, hingga aparat yang dianggap tak tersentuh hukum.

Pernyataan itu mencuat saat ia menanggapi teror penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Dengan nada serius dan penuh tekanan, Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk pada praktik kekerasan, terlebih jika melibatkan aparat.

“Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini?” tegasnya.

Namun, yang membuat pernyataannya bergema luas adalah pengakuan terbuka soal adanya kekuatan dalam sistem yang membangkang. Prabowo menyebut fenomena “deep state” jejaring kekuasaan tersembunyi yang bahkan berani melawan otoritas resmi pemerintahan.

“Kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Ada yang merasa untouchable,” ungkapnya, seolah membuka kotak pandora birokrasi.

Tak berhenti pada kritik, Prabowo mengklaim telah mengambil langkah nyata. Sejumlah pejabat tinggi, termasuk direktur jenderal, disebut telah dicopot karena dianggap menghambat reformasi. Ia juga menyinggung lembaga-lembaga yang selama ini enggan diaudit, memperkuat kesan bahwa perlawanan terhadap transparansi masih mengakar kuat.

Sorotan tajam diarahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menurutnya menjadi salah satu titik kebocoran terbesar dalam sistem ekonomi nasional.

“BUMN saya sedang bersihkan,” ujarnya lugas, tanpa menyisakan ruang kompromi.

Langkah “bersih-bersih” ini, diakui Prabowo, bukan pekerjaan ringan. Namun ia menegaskan tidak akan mengeluh atau mencari simpati publik. Baginya, ini adalah mandat yang harus dituntaskan.

Di tengah gelombang kritik dan tekanan, Prabowo justru menunjukkan kepercayaan diri. Ia menilai rakyat masih berada di belakangnya dan cukup cerdas untuk tidak terprovokasi oleh isu destabilisasi maupun disinformasi.

“Kalau rakyat tidak suka, mereka bisa turun ke jalan. Tapi mereka tahu, kalau rusuh, semua negara yang rugi,” katanya.

Puncaknya, Prabowo mengirim pesan politik yang tak bisa ditafsirkan ganda. Dengan nada tegas, ia menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan harus mengikuti konstitusi, bukan tekanan jalanan.

“Mau ganti saya? Tunggu 2029. Jadi negara yang beradab. Sabar,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi penanda bahwa pertarungan bukan hanya terjadi di luar pemerintahan, tetapi juga di dalam tubuh negara itu sendiri. Di satu sisi, publik melihat tekad reformasi yang kuat. Di sisi lain, bayang-bayang perlawanan internal menjadi ancaman nyata.

Kini, Indonesia berdiri di persimpangan: antara harapan pembenahan besar-besaran atau potensi konflik kekuasaan yang lebih dalam. Satu hal yang pasti, Prabowo telah memilih jalannya maju tanpa mundur, menghadapi siapa pun yang menghalangi. (*)