JEKAKHUKUMNUSANTARA.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah kini menghadapi ujian serius. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup secara permanen 833 dapur MBG di berbagai daerah di Indonesia. Keputusan drastis ini diambil setelah ditemukan pelanggaran yang dinilai fatal, mulai dari persoalan kebersihan, kualitas makanan yang tidak memenuhi standar, hingga kasus keracunan.

Penutupan ratusan dapur tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026). Ia menegaskan bahwa dapur yang telah dijatuhi sanksi permanen tidak lagi mendapat toleransi dari pemerintah.

“Kalau sebelumnya ada dapur yang disuspend tetapi masih dibayarkan, kali ini berbeda. Dapur yang ditutup permanen tidak akan dibayar karena ini merupakan pelanggaran serius,” tegas Sudaryono.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan sekadar sanksi administratif, melainkan bentuk komitmen pemerintah menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi jutaan penerima manfaat program MBG.

Dari total 833 dapur yang ditutup, sebanyak 98 dapur berada di Wilayah I Sumatra, 311 dapur di Wilayah II yang meliputi Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Wilayah III. Angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program kini dilakukan lebih ketat dibanding sebelumnya.

Sudaryono menjelaskan, mayoritas pelanggaran berkaitan dengan standar higienitas yang buruk. Selain itu, ditemukan pula makanan yang kualitasnya tidak layak konsumsi hingga memicu insiden keracunan.

“Alasan utama penutupan adalah persoalan higienis, adanya kasus keracunan, serta kualitas makanan yang tidak memenuhi standar,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah memastikan penutupan ratusan dapur tersebut tidak akan menghentikan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat. Badan Gizi Nasional telah menyiapkan skema pengalihan layanan dengan memanfaatkan dapur MBG lain yang berada di sekitar lokasi dapur yang ditutup.

Dengan mekanisme tersebut, para siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya diharapkan tetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengalami gangguan layanan.

“Kami pastikan penerima manfaat tetap mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Akan kami upayakan agar seluruh kebutuhan dapat ditangani oleh dapur-dapur terdekat sehingga pelayanan tetap berjalan,” kata Sudaryono.

Langkah tegas BGN ini dipandang sebagai peringatan keras bagi seluruh pengelola dapur MBG di Indonesia agar tidak mengabaikan standar keamanan pangan. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas, kebersihan, dan keamanan setiap menu yang disajikan kepada masyarakat.

Dengan penutupan permanen 833 dapur tersebut, pemerintah berharap seluruh mitra penyelenggara semakin disiplin menerapkan standar operasional yang telah ditetapkan, sehingga tujuan menghadirkan makanan bergizi, aman, dan berkualitas bagi masyarakat dapat benar-benar terwujud. (Rizky)