JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM, Minahasa Tenggara — Keluhan masyarakat terkait kondisi ruas jalan Tombatu–Tonsawang yang rusak dan mengganggu aktivitas akhirnya mendapat respons resmi dari pemerintah. Melalui unggahan di akun Facebook, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara telah mengalokasikan anggaran penanganan jalan tersebut dalam APBD Tahun 2026.

Di bawah kepemimpinan Bupati Ronald Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda, pemerintah memastikan anggaran sebesar Rp1 miliar telah disiapkan untuk memperbaiki ruas jalan yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas warga.

Kondisi jalan Tombatu–Tonsawang memang bukan sekadar rusak biasa. Di sejumlah titik, badan jalan dipenuhi lubang, genangan air, dan permukaan yang tidak rata. Setiap kendaraan yang melintas dipaksa memperlambat laju, bahkan tak jarang pengendara harus berzig-zag menghindari kerusakan. Situasi ini tidak hanya memperlambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan.

Dalam keterangannya, pihak PUPR menjelaskan bahwa saat ini proyek masih berada pada tahap perencanaan teknis. Tahapan ini merupakan bagian penting sebelum pekerjaan fisik dimulai, termasuk penyusunan detail teknis, pengukuran lapangan, hingga perhitungan kebutuhan konstruksi.

“Selanjutnya pada minggu depan direncanakan akan memasuki tahapan proses lelang atau pemilihan penyedia jasa konstruksi,” demikian disampaikan dalam unggahan tersebut.

Artinya, proyek ini mulai bergerak dari sekadar rencana menuju eksekusi. Proses lelang akan menentukan kontraktor yang akan mengerjakan perbaikan jalan tersebut, sekaligus menjadi pintu awal dimulainya pekerjaan fisik di lapangan.

Pemerintah daerah juga mengakui bahwa kondisi jalan saat ini telah cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Ruas Tombatu–Tonsawang bukan hanya jalur penghubung antarwilayah, tetapi juga jalur vital bagi distribusi hasil pertanian, mobilitas pekerja, hingga akses layanan dasar masyarakat.

Karena itu, komitmen percepatan terus ditekankan. Pemerintah menyatakan akan mendorong agar seluruh tahapan berjalan cepat, sehingga pekerjaan fisik dapat segera dimulai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Namun di balik komitmen tersebut, publik tentu menaruh harapan sekaligus kewaspadaan. Proyek infrastruktur dengan anggaran miliaran rupiah bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga menyangkut transparansi, kualitas pekerjaan, dan ketepatan waktu pelaksanaan.

Masyarakat berharap, perbaikan jalan ini tidak hanya bersifat sementara atau tambal sulam, melainkan benar-benar memberikan solusi jangka panjang. Jalan yang kokoh dan layak akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan keselamatan pengguna jalan.

Kini, perhatian tertuju pada proses lelang yang akan segera digelar. Siapa yang akan memenangkan proyek ini, bagaimana kualitas pengerjaannya, serta seberapa cepat realisasi di lapangan, menjadi pertanyaan yang akan terus dikawal publik.

Yang jelas, bagi warga Tombatu dan Tonsawang, jalan rusak bukan lagi sekadar keluhan melainkan masalah nyata yang menuntut solusi cepat. Dan dengan anggaran Rp1 miliar yang telah disiapkan, masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. (*)