LABUAN BAJO — Di tengah situasi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih berjuang bangkit setelah diguncang gempa bumi, perhatian pemerintah pusat kembali diarahkan ke wilayah terdampak. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal turun langsung meninjau sejumlah wilayah yang terdampak bencana.

Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda pemerintahan. Rombongan ingin melihat dari dekat kondisi warga yang terdampak sekaligus mendengar langsung kebutuhan masyarakat setelah bencana mengguncang permukiman dan fasilitas umum.

Di sejumlah lokasi, rombongan meninjau kondisi permukiman yang mengalami kerusakan serta berdialog dengan masyarakat dan pemerintah daerah mengenai penanganan pascabencana.

Kehadiran pejabat pusat di tengah warga menjadi momentum untuk memetakan persoalan yang dihadapi korban. Mulai dari kebutuhan pangan, tempat tinggal sementara, hingga kebutuhan untuk memulihkan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Menkeu Purbaya menegaskan, pemerintah perlu mengetahui kondisi masyarakat secara langsung agar dukungan yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Penanganan korban gempa tidak hanya membutuhkan bantuan segera, tetapi juga dukungan untuk pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana,” ujar Purbaya.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kunjungan tersebut penting untuk memastikan suara masyarakat terdampak tidak berhenti di tingkat daerah.

Menurutnya, kebutuhan warga harus diidentifikasi secara menyeluruh, baik kebutuhan mendesak maupun kebutuhan dalam proses pemulihan.

“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar teridentifikasi. Apa yang mereka butuhkan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pemulihan, harus menjadi perhatian bersama,” kata Misbakhun.

Mohamad Hekal turut menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait. Menurutnya, kecepatan bantuan sangat bergantung pada koordinasi yang berjalan efektif.

“Kita harus memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi dampak bencana. Kebutuhan mereka harus segera dipetakan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi yang baik,” ujar Hekal.

Kunjungan ini juga diarahkan untuk menyiapkan langkah pemulihan. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar korban, pemerintah perlu memikirkan perbaikan fasilitas yang rusak serta dukungan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas.

Pemerintah bersama DPR RI memastikan perkembangan penanganan pascagempa akan terus dipantau. Hasil dialog dengan masyarakat diharapkan menjadi bahan dalam menentukan kebijakan, termasuk dukungan selama masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan.

“Kami akan terus berkoordinasi agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditindaklanjuti. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka perlukan dalam menghadapi situasi ini,” tegas Purbaya.

Bagi warga yang masih menghadapi dampak bencana, komitmen tersebut menjadi harapan agar proses pemulihan tidak berhenti setelah bantuan darurat disalurkan. Pemerintah dan DPR dituntut memastikan perhatian terhadap korban terus berlanjut hingga masyarakat benar-benar mampu kembali menjalani kehidupan secara normal. (BM)