Jejakhukumnusantara.com — Jakarta. Pemerintah menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) adalah dua entitas berbeda yang tidak saling tumpang tindih, terutama dari sisi sumber pendanaan. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto, dalam pernyataannya, Sabtu (17/5/2025)

Menurut Yandri, BUMDes sepenuhnya dibiayai dari Dana Desa, termasuk alokasi 20 persen untuk ketahanan pangan yang bisa dimanfaatkan untuk usaha BUMDes agar tidak bersifat konsumtif dan sekali pakai. Sementara itu, Koperasi Merah Putih mendapatkan modal usaha melalui mekanisme pinjaman dari perbankan milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Yandri Susanto Tegaskan BUMDes dan Koperasi Merah Putih Tidak Saling Tumpang Tindih, Keduanya Harus berjalan bersamaan

“Jadi antara BUMDes sama Koperasi Desa Merah Putih ini beda sumber pendanaannya. Beda sekali. Kalau Koperasi Desa Merah Putih, mengajukan pinjaman kepada Bank Himbara. Diverifikasi baru dikeluarkan (pinjamannya),” jelas Yandri.

Ia menekankan, keberadaan keduanya tidak saling meniadakan. Justru, kedua lembaga ini harus berjalan berdampingan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. BUMDes tetap melanjutkan usaha yang sudah berjalan, sementara Kopdes mengembangkan jenis usaha yang berbeda dan lebih beragam, seperti gas LPG, sembako, klinik, hingga usaha pertanian.

“Yang sudah punya usaha BUMDes jalan terus. Contoh di Pandeglang, BUMDes punya usaha ekspor ikan mas koki. Jalan terus! Kopdes punya usaha gas LPG, sembako, apotek, klinik, gabah, pupuk, itu kan lain lagi,” tambahnya.

Pemerintah desa diharapkan memahami batasan dan potensi masing-masing entitas agar tidak terjadi tumpang tindih peran. Dengan pendanaan yang berbeda dan jenis usaha yang bervariasi

, BUMDes dan Kopdes dapat saling melengkapi dalam mendongkrak perekonomian desa secara kolektif dan berkelanjutan.(Feri/Irno)