INAKOR LAPORKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BANTUAN BAHAN POKOK DINAS SOSIAL SULUT

Minggu, 12 Mei 2024
Rolly Wenas Ketua Harian DPN INAKOR

http://Jejakhukumnusantara.com, Sulawesi Utara -Pengurus Pusat Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat – Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INAKOR), menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) Pada Hari Rabu (08/05/2024) untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan bahan pokok yang tidak sesuai ketentuan. Bahwa Pemerintah Sulawesi Utara (SULUT) telah merealisasikan BTT untuk Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara s.d 15 November 2020 sebesar Rp.58.981.669.852,00 dari anggaran sebesar Rp.64.000.000.000,00 atau 92,16% Realisasi anggaran tersebut mencakup dua program /kegiatan yaitu Program Pemberian Bantuan Bahan Pokok dan Program Pemberian Bantuan Makanan Siap Saji total realisasi Rp.58.981.669.852,00

Terdapat permasalahan yang INAKOR pantau pada proses pengadaan barang dan jasa bidang sosial dan patut untuk ditelusuri lebih lanjut oleh Kejagung. Merujuk temuan BPK adanya kelebihan perhitungan harga atas pengadaan bahan bantuan pokok penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial mengindikasikan bahwa manajemen Dinas Sosial  memang buruk serta tidak cermat dalam mengeksekusi program pengadaan bantuan bahan pokok meski pengadaan bantuan bahan pokok itu dilakukan di tengah bencana wabah dan harus segera direalisasi, semestinya ada proses dan tahap pengadaan yang tak bisa diselesaikan secara tergesa- gesa.

 

Bahwa kontrak pengadaan bantuan bahan pokok terdiri dari kontrak pengadaan beras, minyak goreng, mie instan, goodie bag, ikan kaleng, stiker dan pengadaan aplikasi data dan penginputan data yang dilaksanakan oleh penyedia (pihak ketiga) dengan mekanisme penunjukan langsung yang pengadaannya dilaksanakan dalam tiga tahap kontrak dimana pengadaan tahap I dan II sudah terealisasi 100% sedangkan kontrak tahap III hingga 15 November 2020 masih berlangsung.

 

Atas pengadaan bahan pokok semestinya berpedoman pada SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan covid-19 yang menyatakan bahwa untuk pengadaan barang PPK meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, dan angka 5 yang menyatakan bahwa untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran , PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan data yang kami himpun diketahui laporan kewajaran harga yang telah diserahkan oleh penyedia atas pembayaran kontrak tahap I dan 2 yang telah selesai 100% belum dilakukan audit oleh APIP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sehingga pengadaan bahan pokok diduga tidak sesuai ketentuan,diketahui  terdapat permasalahan berupa ketidaksesuaian antara nilai kontrak dengan nilai realisasi pembayaran pada bukti kewajaran harga pengadaan mie instan atas nama penyedia CV.GJ sebesar Rp.855.460.600,00

 

Bahwa berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, pembelian dan /atau pembayaran mie instan oleh penyedia CV GJ dari perusahan dibidang pangan/distributor sudah memperhitungkan biaya pengantaran ketempat penyimpanan bantuan bahan pokok yang disediakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, namun, pihak penyedia masih memperhitungkan Kembali biaya buruh/transport dalam dokumen kewajaran harga. Selisih atas biaya buruh/transport yang tidak dapat diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp.855.460.600,00. Diduga adanya potensi kecurangan dalam pengadaan bahan pokok makanan dapat terjadi. Hal tersebut dikarenakan telah terjadi perbuatan melawan hukum yaitu PPK tidak meminta audit oleh aparatur pengawas intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memastikan kewajaran harga yang telah dibayarkan kepada penyedia.

 

Selain adanya kelebihan pembayaran paket pengadaan mie instan sebesar Rp.855.460.600,00 patut diduga pengadaan Bahan Pokok Makanan secara keseluruhan senilai Rp.57.913.901.550,00 berpotensi terjadi kekurangan volume atau mark up harga, hal tersebut disebabkan karena diduga Kepala Dinas Sosial tidak efektif dalam mengawasi dan mengendalikan tugas PPK yang menjadi tanggungjawabnya serta PPK kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, selain itu penyedia jasa diduga  tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak. (Rizky)*

banner-panjang

Baca Juga

Berita Terkait

banner-iklan

Perkembangan Virus Corona

Baca Juga

banner-iklan

Berita Terpopuler