Pemerintah Buka 35.476 Formasi Nasional untuk Penguatan Koperasi Desa dan Kampung Nelayan

Kamis, 16 April 2026

JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) resmi membuka rekrutmen nasional bagi putra-putri terbaik bangsa untuk memperkuat pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari percepatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa, kelurahan, dan kawasan pesisir membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berintegritas, serta mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.

“Rekrutmen ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat, modern, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pada tahap awal, pemerintah membuka sebanyak 35.476 formasi. Rinciannya, 30.000 posisi sebagai Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, serta 5.476 posisi sebagai Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Seluruh peserta yang lolos akan diangkat sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Pendaftaran dibuka mulai 15 hingga 24 April 2026 melalui laman resmi Panitia Seleksi Nasional. Masyarakat dapat mengakses informasi lengkap terkait persyaratan, tahapan seleksi, serta mekanisme pendaftaran melalui situs tersebut.

Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D-III, D-IV, dan S-1 dari semua jurusan, dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75. Proses seleksi dilakukan dengan sistem merit-based yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, keterbukaan, dan berbasis kompetensi.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya. Tidak ada jalur khusus maupun titipan dalam proses ini. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan panitia seleksi.

“Tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan peserta. Jika ada yang meminta imbalan, itu adalah penipuan,” tegas panitia.

Pelaksanaan rekrutmen ini dikoordinasikan oleh BP BUMN dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Badan Kepegawaian Negara.

Pemerintah juga meminta dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga kepala desa untuk aktif menyosialisasikan program ini serta mengawal pelaksanaannya di lapangan.

Program ini diharapkan mampu melahirkan SDM unggul yang siap ditempatkan di desa dan kawasan pesisir sebagai penggerak pembangunan ekonomi dari akar rumput.

“Kepada putra-putri terbaik bangsa, inilah saatnya mengambil bagian dalam pengabdian nyata. Negara memanggil untuk membangun Indonesia dari desa dan kampung nelayan,” demikian seruan pemerintah. (*)

banner-panjang

Baca Juga

Berita Terkait