JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM, Jakarta – Di tengah bayang-bayang krisis energi global yang kian tak menentu, pemerintah Indonesia bergerak cepat. Sebuah langkah strategis diambil: menggandeng Rusia untuk memastikan denyut energi nasional tetap stabil, bahkan ketika dunia sedang bergejolak.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (16/4/2026).

“Hasilnya cukup menggembirakan. Kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan mereka juga siap membangun infrastruktur penting untuk memperkuat cadangan energi nasional,” ujar Bahlil.

Kerja sama ini bukan sekadar transaksi energi biasa. Ia menjadi bagian dari strategi besar Indonesia untuk bertahan bahkan berdiri lebih kokoh di tengah turbulensi geopolitik dunia yang berdampak langsung pada rantai pasok energi global.

Saat ini, Indonesia menghadapi realitas yang tak bisa diabaikan. Konsumsi bahan bakar minyak mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru menyentuh kisaran 600 ribu barel. Artinya, ada jurang besar yang harus ditutup sekitar 1 juta barel per hari masih bergantung pada impor.

“Kita tidak bisa bergantung pada satu negara. Diversifikasi adalah kunci,” tegas Bahlil.

Dalam konteks itulah Rusia masuk sebagai mitra strategis. Negara tersebut tak hanya menawarkan pasokan minyak mentah, tetapi juga kesiapan membangun infrastruktur energi mulai dari penyimpanan hingga penguatan sistem cadangan nasional.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak ingin sekadar menjadi konsumen, tetapi juga memperkuat fondasi energi dari hulu ke hilir.

Lebih jauh, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan minyak mentah hingga akhir 2026 telah diamankan. Pernyataan ini menjadi penenang di tengah kekhawatiran publik akan potensi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.

“Untuk crude sampai Desember, insyaallah sudah aman. Sekarang tinggal bagaimana kita meningkatkan kapasitas kilang,” jelas Bahlil.

Namun tantangan belum sepenuhnya usai. Ketergantungan terhadap impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta ton per tahun masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah pun membuka ruang kerja sama lanjutan, meski diakui masih membutuhkan tahapan negosiasi lebih lanjut.

Di sisi lain, dinamika global juga menuntut Indonesia untuk bermain cermat. Hubungan dengan berbagai negara, termasuk kekuatan besar seperti Amerika Serikat, tetap dijaga dalam kerangka kepentingan nasional.

“Kebutuhan kita sekitar 300 juta barel per tahun. Jadi semua opsi kita ambil, yang penting menguntungkan negara,” tegasnya.

Langkah menggandeng Rusia ini menjadi penanda arah baru kebijakan energi Indonesia: lebih adaptif, lebih terbuka, namun tetap berdaulat. Di tengah dunia yang semakin tak pasti, satu hal menjadi jelas energi bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga soal kedaulatan.

Dan kini, Indonesia sedang menegaskan posisinya di tengah pusaran itu. (*)