JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM, Sulawesi Utara – Harapan masyarakat agar proyek penanganan longsoran di ruas jalan nasional Kema–Rumbia menjadi solusi atas ancaman bencana, justru berubah menjadi kekhawatiran baru. Di salah satu titik pekerjaan, badan jalan tampak berlubang di bagian tepi dengan rongga besar di bawah konstruksi beton. Kondisi tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pada malam hari atau saat hujan.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan Paket Penanganan Longsoran Ruas Kema–Rumbia di bawah PPK 1.5 Provinsi Sulawesi Utara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara. Paket itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp5.312.750.000, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025, dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender dan dikerjakan oleh CV Bintang Bangun Anugerah.

Namun, pantauan di lapangan memperlihatkan kondisi yang mengundang tanda tanya. Pada bagian tepi jalan terlihat beton menggantung akibat tanah di bawahnya mengalami penggerusan. Rongga yang terbentuk cukup besar sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya keruntuhan apabila terus dilalui kendaraan bertonase berat.

Ironisnya, proyek yang semestinya memberikan rasa aman bagi masyarakat justru memunculkan potensi bahaya baru. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan berkembang menjadi longsor susulan yang dapat mengancam keselamatan pengendara yang melintas di jalur penghubung penting tersebut.

Sejumlah warga yang melintas mengaku mulai waswas ketika melihat kondisi tepi jalan yang tampak rapuh. Mereka berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah kerusakan tersebut merupakan bagian dari proses pekerjaan, dampak faktor alam, atau terdapat persoalan lain yang memerlukan penanganan segera.

Dari dokumentasi lapangan yang diperoleh, terlihat pula bahwa bagian bawah konstruksi telah kehilangan sebagian material tanah penyangga. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, beban lalu lintas yang tinggi berpotensi mempercepat kerusakan struktur di lokasi tersebut.

Karena itu, masyarakat meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, konsultan pengawas, dan pihak pelaksana segera melakukan evaluasi teknis secara menyeluruh. Pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan, sistem drainase, metode penanganan longsoran, hingga kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi kontrak dinilai penting agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar di kemudian hari.

Selain evaluasi teknis, transparansi kepada publik juga menjadi hal yang dinantikan. Mengingat proyek ini menggunakan dana negara lebih dari Rp5,3 miliar, masyarakat berhak mengetahui perkembangan pekerjaan serta langkah-langkah perbaikan apabila ditemukan kerusakan atau kekurangan di lapangan.

Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama. Proyek infrastruktur bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, melainkan memastikan hasilnya benar-benar kuat, aman, dan mampu melindungi masyarakat. Sebab setiap rupiah yang digunakan berasal dari pajak rakyat, sehingga setiap pekerjaan wajib dipertanggungjawabkan secara teknis maupun hukum apabila nantinya ditemukan adanya penyimpangan atau kelalaian. (*/sky)