JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan langkah strategis dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Salah satu fokus utama yang tengah dibahas adalah Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), yang menjadi fondasi teknis dalam memastikan setiap program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pembahasan ini berlangsung di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan geopolitik yang turut memengaruhi arah kebijakan nasional. Meski demikian, ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya efisiensi dalam setiap perencanaan anggaran tanpa mengorbankan output yang dihasilkan.

“Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita, kita harus benar-benar efisien, memberikan output yang besar kepada masyarakat, sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan. Agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujarnya saat membuka Rapat Pembahasan Usulan KRO dan RO tahun 2027 pada Senin (06/04/2026).

Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026. Dalam forum ini, seluruh unit kerja diminta menyusun perencanaan yang tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga tertib dari sisi struktur, logika, dan pembiayaan.

Dalu Agung Darmawan juga mengingatkan bahwa penyusunan KRO dan RO harus mengacu pada kerangka acuan kerja yang jelas serta selaras dengan target kinerja di lapangan. Hal ini mencakup penentuan nomenklatur output yang tepat, kesesuaian target kegiatan, hingga kewajaran anggaran yang diajukan.

“Seluruh proses harus menghasilkan perencanaan yang lebih efisien, realistis, dan akuntabel. Sinkronisasi antara realisasi fisik dan anggaran menjadi hal yang wajib dikaji ulang,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa evaluasi sejak tahun 2025 menunjukkan masih adanya KRO dan RO yang tidak relevan dengan kondisi di lapangan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan utama dilakukannya pembaruan struktur perencanaan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan aktual.

“Dengan pembahasan ini, kami yakini akan terjadi perubahan terhadap struktur yang selama ini digunakan. Harapannya, penyusunan anggaran 2027 dapat dilakukan secara lebih detail dan tanpa keraguan,” jelasnya.

Rapat ini diikuti oleh sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat ATR/BPN. Mereka diharapkan mampu merumuskan usulan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga mampu menjawab tantangan pelayanan pertanahan di masa depan.

Melalui pembahasan KRO dan RO ini, ATR/BPN berupaya memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan pertanahan yang transparan, cepat, dan akuntabel. (*/ris)