JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat penyelenggaraan layanan pertanahan melalui konsep Mal Pelayanan Publik (MPP). Upaya ini dilakukan dengan evaluasi menyeluruh serta penguatan kualitas layanan agar semakin optimal dan mudah diakses masyarakat.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kehadiran ATR/BPN dalam MPP merupakan bentuk komitmen dalam mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan pertanahan ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita memastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujarnya saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (2/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Dalu mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Evaluasi ini mencakup sejumlah aspek penting, salah satunya koordinasi antarinstansi.

Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan layanan terpadu di MPP. Hal ini mencakup sinergi dengan berbagai instansi lain seperti Kementerian Keuangan maupun Dinas Pendapatan Daerah, guna memastikan pelayanan berjalan efektif dan terintegrasi.

“Aspek lain tentu berkaitan dengan kualitas. Ini harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN berada, harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalu juga mengingatkan seluruh jajaran ATR/BPN, mulai dari kepala kantor hingga petugas teknis di lapangan, agar memiliki kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan layanan MPP. Ia menekankan pentingnya responsivitas serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik.

Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 305 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, ATR/BPN tercatat hadir di 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi dengan tingkat partisipasi tertinggi, setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Kami terus mendorong agar kualitas pelayanan di MPP semakin meningkat. Kehadiran MPP sendiri mendapat respons yang sangat baik dari masyarakat,” ujar Yanuar.

Webinar ini diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai satuan kerja ATR/BPN di seluruh Indonesia. Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo, dan turut menghadirkan Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko ATR/BPN, Einstein Al Makarima sebagai narasumber.

Dengan evaluasi dan penguatan ini, ATR/BPN berharap layanan pertanahan di MPP dapat semakin efektif, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik dalam satu tempat.