JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM, MINAHASA TENGGARA – Rekaman video yang memperlihatkan sekelompok pria mengaku sebagai anggota TNI menghentikan aktivitas pertambangan emas di kawasan perkebunan Nona Hoa, Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Rabu (3/8/2026), memunculkan tanda tanya besar. Di balik penghentian aktivitas tambang itu, muncul persoalan yang lebih serius: siapa sebenarnya mereka, atas perintah siapa bertindak, dan apa dasar hukumnya?

Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan suasana tegang ketika rombongan tersebut meminta para penambang menghentikan aktivitas dengan alasan lokasi yang digarap telah masuk ke wilayah yang dikaitkan dengan CV Minselano.

Namun situasi tidak berhenti pada penyampaian imbauan. Rekaman menunjukkan terjadinya adu mulut antara warga dan rombongan yang mengaku sebagai anggota TNI. Kepanikan pecah setelah terdengar suara yang diduga berasal dari tembakan ke udara. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak berhamburan menjauh.

Hingga kini, identitas orang-orang dalam video tersebut belum terverifikasi secara resmi. Belum diketahui apakah mereka benar merupakan prajurit TNI yang menjalankan tugas berdasarkan perintah kedinasan atau pihak lain yang mengatasnamakan institusi negara dalam sengketa pertambangan.

Pertanyaan tersebut menjadi krusial. Setiap tindakan yang mengatasnamakan aparat negara semestinya memiliki dasar hukum, kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Tanpa penjelasan resmi, ruang spekulasi di tengah masyarakat akan semakin melebar dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Di sisi lain, peristiwa ini kembali menyoroti persoalan yang selama bertahun-tahun membayangi kawasan pertambangan Ratatotok, yakni aktivitas pertambangan tanpa izin yang terus berlangsung dan berulang kali memicu konflik kepentingan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan tambang ilegal belum menyentuh akar masalah, sehingga membuka ruang bagi aksi sepihak maupun benturan antarkelompok.

Apabila benar terjadi pelepasan tembakan, publik juga menunggu penjelasan mengenai siapa yang melakukannya, dalam kapasitas apa tindakan tersebut dilakukan, serta apakah penggunaan senjata itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aspek ini menjadi penting karena penggunaan senjata api oleh aparat memiliki prosedur yang ketat dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Perhatian kini tertuju pada sikap resmi TNI, Kepolisian, dan instansi terkait. Klarifikasi mengenai identitas pihak-pihak yang terekam dalam video, legalitas tindakan penghentian aktivitas tambang, hingga dugaan pelepasan tembakan dinilai penting untuk menghindari simpang siur informasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun pihak yang dikaitkan dengan CV Minselano terkait peristiwa tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan. Berita ini akan diperbarui apabila telah diperoleh penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait. (*/Engko)