JEJAKHUKUMNUSANTARA.COM, Jakarta — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut mencakup sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga pengadaan tanah.

Hal itu disampaikan Wamen Ossy saat menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang berlangsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (04/05/2026).

“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujar Ossy Dermawan.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di kawasan Pantura Jawa.

Penyesuaian tata ruang tersebut juga akan diterapkan hingga tingkat daerah agar seluruh rencana pembangunan dapat berjalan selaras dengan master plan yang telah disusun pemerintah pusat.

Selain sinkronisasi tata ruang, Kementerian ATR/BPN juga menyatakan kesiapan mempercepat proses penerbitan KKPR, terutama apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” tutur Wamen Ossy.

Dalam aspek pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN juga menyatakan siap memberikan dukungan penuh demi mempercepat pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir yang dinilai penting untuk mengatasi ancaman abrasi, banjir rob, dan dampak perubahan iklim di wilayah Pantai Utara Jawa.

Namun demikian, Wamen Ossy menekankan bahwa keberhasilan proyek tersebut membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk integrasi data spasial dan sinkronisasi peta antarinstansi pemerintah.

“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Agus Harimurti Yudhoyono, turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan proyek strategis tersebut.

“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujar AHY.

Kick Off Meeting ini dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, wakil menteri, kepala daerah, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana.