jejakhukumnusantara.com,- Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan memberikan respon atas penyampaian Pidato Presiden Jokowi tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan beberapa waktu silam di DPR RI. Salah satu yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato tersebut adalah terjadi peningkatan anggaran ketahanan pangan sebesar 7,8 persen yang nilainya mencapai Rp108,8 triliun.

Johan menilai bahwa dukungan anggaran ketahanan pangan tersebut adalah ‘fatamorgana’. Sebab, tambahnya, anggarannya terlihat besar. Namun, menurutnya besaran anggaran tersebut dihitung meliputi semua komponen yang di dalamnya termasuk anggaran bangunan fisik infrastruktur di Kementerian PUPR dan belanja pegawai di Kementerian Pertanian yang mengurusi masalah pangan.

“Jangan seperti fatamorgana, anggarannya kelihatan besar namun tidak berdampak untuk peningkatan hasil produksi pangan, sarana prasarana produksi seperti benih, pupuk dan pakan masih mahal dan sulit didapatkan petani, alih fungsi lahan terus terjadi, serta anggaran tersebut tidak banyak berperan membantu petani agar lebih bersemangat melakukan usaha tani sektor pangan” ucap Johan, Selasa (22/08/2023).

Lanjutnya, ia menegaskan bahwa esensi anggaran ketahanan pangan harus diorientasikan agar seluruh rumah tangga dapat menjangkau kebutuhan pangannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu. Oleh karena, sektor pertanian sangatlah penting untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kokoh.

Namun, sayangnya, anggaran pertanian terus turun dari tahun ke tahun. “Jika kita lihat anggaran Kementan tahun 2023 ini sebesar Rp15 3 triliun namun yang menyedihkan tahun 2024 nanti hanya akan dialokasikan sebesar Rp 14,6 triliun. Ini semacam anomali anggaran dimana anggaran ketahanan pangan meningkat namun anggaran pertanian terus menurun,” ujar Politisi Fraksi PKS ini. *Red