Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia Akan laporkan dugaan praktek Mafia Tanah di BPN KOTA BANDUNG DAN KANWIL BPN JAWA BARAT

Jumat, 21 Januari 2022

ATR / BPN
Kantah Kota Bandung

BANDUNG, JHN – Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Akan laporkan dugaan praktek Mafia Tanah di BPN KOTA BANDUNG DAN KANWIL BPN JAWA BARAT…

“Kami punya Data dan Fakta Lengkap dan Bukti kuat baik proses Administrasi dan Pungli yang terjadi di ruang lingkup BPN JAWA BARAT”. Tegas nya…

Kang Sammy Panggilan akrab ketum lembaga anti korupsi republik indonesia bersama Sekretaris Jenderal Nya Bejo Sumantoro dan di dampingi Tim advokasi Lakri Bung Sandy Nayoan sebagai Ketua Tim 9 Hukum Advokasi DPN LAKRI serta sekretaris Tim 9 nya Kang Nandang Suwinda menegaskan bahwa sistem kerja yang seharus nya mudah di buat menjadi sulit.

“Ini ada apa dengan Pihak BPN? Kok tidak sejalan dengan apa yang di Instruksi kan Presiden untuk pemberantasan Mafia Tanah”. Ungkapnya kepada Wartawan JHN grup.

“Kedatangan Tim Dari Advokasi Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) ke kantor BPN Kota Bandung dalam rangka pengurusan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan dari Klien Yang memberikan Kuasa penuh kepada Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) yang proses nya sudah berlarut-larut.

“Ini ada apa dengan BPN? Sudah sejak 2009 ini berproses semua administrasi sudah di penuhi dan bahkan sudah ada Rekomendasi dari Kementrian Agraria, tapi pihak BPN seolah olah tak mau dan condong mempersulit terbit nya Sertifikat HGB Milik Klien Kami. Tegas nya.

“Kalau seperti ini BPN Kota Bandung tak dapat di percaya kinerja nya, apa bila minggu depan tidak ada kejelasan kami akan turun dan melakukan Aksi di BPN Kota Bandung dan Kanwil BPN JABAR,  selanjutnya kami akan mendatangi Polda Jawa Barat untuk melaporkan dugaan adanya Praktek Mafia Tanah di di ruang lingkup BPN Jawa Barat.

Kami pegang bukti kuat dalam penerbitan SERTIFIKAT HGB ada permainan Pungli yang di lakukan oleh Oknum BPN, yang ada di jawa barat. Terang nya.

Kita tak bisa membiarkan ini terjadi terus terusan, kasihan Masyarakat yang seharus nya mendapatkan kejelasan Hak nya malah harus berhadapan dengan Sistem Administrasi dan Birokrasi Kotor dan Korup. Tutup nya. *JHN_PSF*

banner-panjang

Baca Juga

Berita Terkait

banner-iklan

Perkembangan Virus Corona

Baca Juga

banner-iklan

Berita Terpopuler