Kelebihan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) pada tahun 2021 mendapat tanggapan dari ketua Tim 7 Investigasi Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKRI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Berdasarkan data yang kami miliki ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Minsel yang melakukan pembayaran gaji padahal oknum PNS tersebut sudah diberhentikan, sudah dimutasi, yang kena hukuman disiplin bahkan kepada pegawai yang sudah meninggal” Ujar Jamel Lahengko Ketua Tim 7 Investigasi LAKRI Sulut

Jamel pun memberikan contoh di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Minsel ada satu pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat namun masih menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji 13 (Tiga Belas) yang totalnys kurang lebih 87 Juta Rupiah.

“Kami akan menyurat langsung kepada OPD-OPD yang melakukan kelebihan pembayaran, mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi di Instansi pemerintah Minsel,” Jelas Lahengko

Selain itu, kami juga menemukan terdapat 23 PNS di lingkup Pemkab Minsel yang meninggal pada Tahun 2021. Terhadap PNS Yang meninggal dunia, Kepada janda dan duda dari PNS tersebut masih diperkenankan memperoleh gaji dan tunjangan terusan selama 120 hari dari waktu TMT yang ditetapkan oleh SK Bupati. Namun yang terjadi masih terdapat pembayaran gaji dan tunjangan melewati batas pembayaran gaji dan tunjangan terusan selama 120 hari akibatnya kelebihan pembayaran dan tunjangan gaji.

Kami mendesak Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar sebagai pemimpin tertinggi untuk segera melakukan evaluasi atas kinerja bawahannya yang tidak becus tersebut. Karena tindakan OPD-OPD tersebut telah melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 31 Tahun 2007 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS. 

Sky