JHN  21-08-2025 .,– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (20/8/2025) malam. Dalam operasi senyap itu, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti mencolok berupa uang tunai, puluhan mobil, serta satu unit motor gede merek Ducati.

“Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor Ducati,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto saat dikonfirmasi, Kamis (21/8/2025).

Fitroh menjelaskan, Noel diduga terlibat praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang tengah mengurus Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kasus ini berbeda dengan perkara lain di Kementerian Ketenagakerjaan yang saat ini masih dalam proses penyidikan.

Dalam OTT tersebut, selain Noel, KPK juga menangkap sedikitnya 10 orang lainnya yang diduga terkait dengan kasus yang sama. Mereka saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK, Jakarta.

Sesuai aturan hukum, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum Noel dan para pihak yang diamankan. Setelah pemeriksaan awal selesai, KPK akan menggelar konferensi pers resmi untuk mengumumkan konstruksi perkara, barang bukti, serta status hukum yang ditetapkan.

Penangkapan Noel menjadi sorotan publik lantaran ia adalah anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto pertama yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Noel dikenal sebagai Ketua Prabowo Mania 08, kelompok relawan yang mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Sebelum itu, ia juga sempat mendukung Joko Widodo dengan membentuk relawan Jokowi Mania.

Kini, karier politik Noel berada di ujung tanduk. Dari seorang aktivis, relawan, hingga akhirnya menduduki jabatan wakil menteri, posisinya kini terguncang setelah namanya terseret dugaan praktik pemerasan terhadap dunia usaha.

KPK menegaskan operasi tangkap tangan ini merupakan bagian dari komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. “Siapa pun yang terlibat praktik korupsi, termasuk pejabat tinggi, akan ditindak,” ujar Fitroh.

Kasus ini diperkirakan akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap jajaran kabinetnya.

Red.